Demo Honorer Mamuju dan Wajah Represif Kekuasaan
0
0
www.transformingdigitaleducation.com – Demo honorer Mamuju di depan kantor bupati bukan sekadar unjuk rasa soal gaji dan status kerja. Aksi ini membuka tabir relasi kuasa antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta warga yang menuntut keadilan. Ketika mahasiswa bergabung bersama tenaga kontrak, tuntutan mereka berubah menjadi suara kolektif: menolak ketidakpastian hidup yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun respons keras aparat justru menambah luka sosial. Bukan hanya fisik, melainkan juga rasa percaya publik terhadap negara.
Bagi saya, demo honorer Mamuju menjadi cermin arah demokrasi lokal saat ini. Apakah pemerintah masih sanggup merangkul kritik, atau justru memilih menekan suara berbeda dengan pendekatan keamanan? Kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti PGPM, memperlihatkan bahwa publik tidak tinggal diam. Ada dorongan kuat agar cara pandang pemerintah pada demonstrasi damai segera berubah, dari ancaman menjadi kesempatan berdialog secara terbuka.
Demo Honorer Mamuju: Latar Belakang dan Pemicu
Demo honorer Mamuju lahir dari tumpukan masalah klasik tenaga kontrak daerah. Status kerja tidak jelas, honor sering telat, serta masa depan yang terasa kabur. Tenaga kontrak merasa sudah mengabdi lama, tetapi posisi mereka tetap rapuh di hadapan kebijakan yang berubah sewaktu-waktu. Di sisi lain, mahasiswa melihat ketidakadilan struktural di balik kondisi ini. Mereka lalu turun ke jalan, memadukan energi muda dengan keluhan para pekerja honorer. Kombinasi ini menghadirkan aksi yang sulit diabaikan.
Di banyak daerah, tenaga honorer menjadi tulang punggung layanan publik. Mulai dari staf administrasi, petugas kebersihan, hingga tenaga teknis di kantor-kantor pemerintahan. Namun penghargaan terhadap kerja mereka kerap tidak sebanding. Demo honorer Mamuju muncul sebagai jawaban atas rasa frustasi yang menumpuk. Bukan sekali dua kali janji penataan tenaga kontrak disampaikan. Ketika realisasi tak kunjung terlihat, protes menjadi pilihan paling rasional bagi mereka yang merasa suaranya disisihkan.
Dari sisi pemerintah daerah, sering muncul argumen tentang keterbatasan anggaran serta regulasi pusat yang ketat. Alasan seperti ini memang punya dasar, namun tidak cukup bila hanya dijadikan tameng. Komunikasi lemah, proses dialog minim, lalu transparansi kebijakan rendah, membuat kekecewaan makin besar. Demo honorer Mamuju akhirnya meledak sebagai puncak dari komunikasi yang buntu. Ketika kanal formal tertutup, jalanan menjadi ruang publik terakhir bagi tuntutan keadilan.
Respons Aparat dan Kecaman terhadap Tindakan Represif
Bagian paling disorot dari demo honorer Mamuju adalah respons aparat keamanan. Alih-alih mengawal aksi secara persuasif, muncul tuduhan tindakan represif terhadap peserta demonstrasi. Dorongan, seretan, hingga upaya pembubaran paksa membuat situasi memanas. Mahasiswa serta tenaga kontrak merasa hak konstitusional mereka dirampas. Di tengah era keterbukaan informasi, rekaman dan kesaksian cepat menyebar, memicu gelombang kecaman lebih luas di ruang publik digital.
PGPM sebagai kelompok pemerhati kebijakan publik kemudian angkat suara. Mereka mengecam keras penggunaan pendekatan kekerasan saat demo honorer Mamuju berlangsung. Menurut mereka, demonstrasi damai seharusnya dilindungi, bukan dicurigai. Aparat mestinya berperan sebagai penjaga keamanan, bukan alat tekanan politik. Kecaman ini penting, sebab hadir sebagai penegasan bahwa demokrasi tidak cukup berhenti pada momen pemilu. Cara negara merespons kritik jauh lebih menentukan kualitas demokrasi itu sendiri.
Dari sudut pandang pribadi, tindakan represif aparat mencerminkan kegagalan memahami akar masalah sosial. Ketika polisi lebih sibuk mengamankan citra pejabat daripada melindungi warga, maka posisi aparat bergeser menjauh dari mandat konstitusi. Demo honorer Mamuju bukan peristiwa tunggal, tetapi bagian dari pola lama: kritik sering ditanggapi dengan dalih stabilitas. Padahal stabilitas sejati lahir dari keadilan, bukan rasa takut. Menekan protes hanya menunda ledakan yang lebih dahsyat di kemudian hari.
Mencari Jalan Keluar: Dialog, Reformasi, dan Empati
Mencari jalan keluar dari konflik seperti demo honorer Mamuju membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan permintaan maaf atau klarifikasi singkat. Pemerintah daerah perlu duduk bersama perwakilan tenaga kontrak serta mahasiswa, lalu menyusun peta jalan penataan tenaga honorer secara transparan. Aparat keamanan wajib mengevaluasi prosedur pengamanan aksi, termasuk pelatihan ulang pendekatan humanis. Bagi saya, kunci utama ada pada empati: kesediaan pejabat melihat para demonstran bukan sebagai pengganggu ketertiban, melainkan warga yang menggantungkan harapan pada keadilan negara. Bila empati ini tumbuh, kebijakan akan lebih manusiawi, dialog akan terasa setara, dan ruang protes tidak lagi berakhir dengan kekerasan, tetapi menjadi awal perubahan yang lebih bermartabat.
