Audit BPK & Borok Proyek Bibit Nanas Sulsel
0
0
www.bikeuniverse.net – Proyek bibit nanas di Sulawesi Selatan mendadak jadi sorotan setelah hasil audit BPK mengungkap serangkaian kejanggalan. Program yang semula digadang-gadang mampu mengangkat ekonomi petani, justru memunculkan tanda tanya besar soal perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran publik. Di balik narasi peningkatan produksi hortikultura, terselip cerita tentang laporan fiktif, kualitas bibit meragukan, serta dugaan pemborosan uang negara.
Kisruh proyek bibit nanas ini bukan sekadar perkara angka di atas kertas, melainkan cermin tata kelola pembangunan agrikultur daerah. Ketika audit BPK membuka borok seperti ini, publik layak curiga bahwa problem serupa bisa saja terjadi pada komoditas lain. Tulisan ini mencoba mengurai duduk perkara, menelaah pola berulang, lalu menawarkan refleksi: mengapa proyek pertanian bernama manis kerap berakhir pahit bagi petani dan masyarakat luas?
Ketika Proyek Bibit Nanas Berbalik Jadi Masalah
Secara konsep, proyek bibit nanas di Sulawesi Selatan sebenarnya menarik. Pemerintah daerah berupaya mendorong budidaya nanas unggul, menargetkan peningkatan pendapatan petani sekaligus membuka peluang ekspor. Anggaran publik digelontorkan untuk pengadaan bibit, pelatihan, hingga distribusi ke berbagai kelompok tani. Di atas kertas, semua tampak ideal: varietas pilihan, lahan potensial, serta permintaan pasar yang terus tumbuh.
Masalah mulai muncul ketika BPK melakukan audit atas pelaksanaan proyek bibit nanas tersebut. Laporan pemeriksaan menemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, realisasi lapangan, serta dokumen pertanggungjawaban. Ada jumlah bibit nanas yang tercatat sudah disalurkan, namun sulit dilacak eksistensinya di kebun masyarakat. Beberapa kelompok tani pun mengaku menerima bibit dengan kualitas rendah, tidak seragam, bahkan ada yang tidak layak tanam.
Di titik ini, publik dihadapkan pada dilema: apakah problem bersumber dari niat jahat pejabat nakal, lemahnya perencanaan teknis, atau kombinasi keduanya? Audit BPK memang tidak otomatis memvonis pelaku, namun temuan tersebut cukup menunjukkan bahwa tata kelola proyek bibit nanas jauh dari kata rapi. Untuk sebuah program yang memakai dana publik, standar akuntabilitas semestinya jauh lebih ketat daripada sekadar laporan administratif.
Jejak Anggaran dan Celah Pengawasan
Salah satu akar persoalan proyek bibit nanas ialah cara anggaran direncanakan dan dieksekusi. Sering kali, proyek dikejar target serapan dana menjelang akhir tahun anggaran. Alur ini memicu pengadaan tergesa-gesa, seleksi penyedia bibit kurang cermat, bahkan potensi mark up harga. Ketika audit BPK menelisik lebih rinci, wajar bila ditemukan ketidakwajaran pada jumlah bibit, spesifikasi teknis, serta kontrak kerja sama dengan pihak ketiga.
Dari sudut pandang tata pemerintahan, pengawasan internal seharusnya mampu mengerem salah urus sejak awal. Inspektorat daerah, dinas teknis, hingga pejabat pembuat komitmen punya peran kunci. Namun realitas di lapangan sering berbeda. Pengawasan hanya formalitas, lebih sibuk mengurus kelengkapan dokumen dibanding mengecek kondisi bibit nanas di lahan. Ketimpangan antara dokumen rapi dan fakta kerusakan tanaman menunjukkan betapa lemahnya budaya kontrol substansial.
Saya melihat problem ini sebagai cerminan klasik proyek agrikultur berbasis komoditas. Fokus pemerintah sering terjebak pada angka: berapa ribu bibit nanas dibagikan, berapa hektare lahan dibuka, berapa kelompok tani menerima bantuan. Padahal yang jauh lebih penting justru kualitas proses, keberlanjutan pendampingan, serta efek ekonomi jangka panjang. Audit BPK mungkin menyorot kerugian negara, tetapi kerugian sosial petani jarang masuk hitungan resmi.
Petani di Tengah Janji Manis dan Realita Pahit
Petani selalu ditempatkan sebagai subjek utama dalam narasi proyek bibit nanas. Namun jika menengok hasil audit serta testimoni lapangan, posisi petani justru rentan. Mereka menerima bibit yang belum tentu cocok dengan kondisi tanah lokal, minim informasi teknis, dan kerap tanpa jaminan pembelian hasil panen. Ketika bibit gagal tumbuh atau hasil panen tidak terserap pasar, kerugian langsung ditanggung petani, bukan pejabat penanggung jawab program.
Dari perspektif keadilan sosial, hal ini mengkhianati semangat awal program. Bantuan bibit nanas seharusnya menjadi pintu masuk pemberdayaan, bukan sekadar proyek distribusi barang. Banyak petani tertarik karena dijanjikan akses pasar, harga jual menarik, serta pendampingan budidaya intensif. Ketika janji tersebut berhenti pada seremoni peluncuran, proyek berubah menjadi beban baru, menambah rasa tidak percaya pada kebijakan publik.
Sebagai penulis yang kerap mengikuti isu agraria, saya melihat ada jarak besar antara desain proyek di atas kertas dengan pengalaman nyata di sawah dan kebun. Petani kerap dijadikan objek, bukan mitra setara. Jika proyek bibit nanas disusun dengan melibatkan petani sejak tahap perencanaan, banyak kesalahan teknis dapat dihindari. Misalnya, pemilihan varietas adaptif, penentuan waktu tanam yang tepat, hingga skema kemitraan dengan offtaker yang jelas.
Belajar dari Skandal: Reformasi Proyek Bibit Nanas
Temuan audit BPK terhadap proyek bibit nanas seharusnya tidak berhenti pada rekomendasi administratif. Momentum ini bisa dimanfaatkan untuk merombak cara pemerintah merancang bantuan agrikultur. Pertama, perlu pergeseran fokus dari volume distribusi bibit menuju keberhasilan panen. Indikator kinerja utama tidak lagi sekadar jumlah bibit tersalurkan, melainkan berapa persen bibit tumbuh sehat dan memberi tambahan pendapatan nyata bagi petani.
Kedua, transparansi harus diterapkan sejak tahap awal. Rencana proyek bibit nanas, termasuk nilai anggaran, spesifikasi bibit, nama penyedia, hingga lokasi distribusi, idealnya tersedia untuk publik. Teknologi digital dapat dimanfaatkan, misalnya melalui dashboard terbuka, peta lokasi kebun penerima, hingga pelaporan warga secara daring. Dengan begitu, kontrol sosial berjalan bersamaan dengan pengawasan formal lembaga negara.
Ketiga, pendampingan teknis tidak boleh dipandang sebagai pelengkap. Banyak proyek runtuh karena petani dibiarkan belajar sendiri setelah bibit nanas dibagikan. Pemerintah perlu menggandeng penyuluh lapangan, kampus, hingga komunitas pekebun berpengalaman. Tujuannya, memastikan pengetahuan budidaya, pengendalian hama, pemupukan, hingga pascapanen tertanam kuat. Tanpa pengetahuan yang memadai, bibit unggul berubah menjadi benih kekecewaan.
Dimensi Hukum dan Moral Uang Publik
Aspek lain yang tidak kalah penting ialah pertanggungjawaban hukum. Bila audit BPK menemukan indikasi kerugian negara pada proyek bibit nanas, proses klarifikasi harus berlangsung terbuka. Jika kelalaian administratif, perlu sanksi tegas agar menjadi pelajaran. Jika ada unsur kesengajaan, penegak hukum mesti bergerak. Sikap setengah hati hanya akan mengulang pola impunitas yang selama ini membuat publik apatis.
Dari sudut pandang moral, uang publik memikul beban kepercayaan warga. Setiap rupiah yang dipakai untuk proyek bibit nanas membawa harapan petani untuk hidup lebih layak. Ketika dana tersebut bocor, salah kelola, atau bahkan dikorupsi, maka kepercayaan ikut terkikis. Kerusakan kepercayaan jauh lebih sulit dipulihkan dibanding kerugian finansial yang tercatat di laporan resmi.
Saya berpendapat, perbaikan tata kelola tidak bisa hanya mengandalkan regulasi baru. Diperlukan perubahan budaya di birokrasi: dari sekadar menjalankan program, menjadi pelayan publik yang benar-benar memikirkan dampak. Pejabat harus merasa malu bila proyek bibit nanas gagal, meski secara administratif terlihat rapi. Ukuran keberhasilan sebaiknya digeser ke pertanyaan sederhana: benarkah petani hidup lebih baik setelah program berjalan?
Nanas, Diversifikasi, dan Kemandirian Pangan Daerah
Jika ditata dengan benar, proyek bibit nanas sebetulnya menyimpan potensi strategis. Nanas termasuk komoditas fleksibel, bisa diolah menjadi beragam produk turunan: selai, sari buah, keripik, hingga cuka. Sulawesi Selatan memiliki lahan luas yang dapat dikembangkan, serta posisi geografis yang mendukung akses pasar antarwilayah. Sayangnya, potensi ini sering terkubur di bawah tumpukan laporan proyek yang berorientasi jangka pendek.
Diversifikasi komoditas melalui nanas juga membantu mengurangi ketergantungan petani terhadap satu jenis tanaman. Ketika harga padi atau jagung turun, nanas bisa menjadi penyangga ekonomi rumah tangga. Namun diversifikasi butuh perencanaan matang, bukan sekadar bagi-bagi bibit nanas. Harus ada perhitungan rantai nilai, mulai dari ketersediaan pupuk, air, tenaga kerja, hingga akses pengolahan pascapanen.
Dari perspektif kemandirian pangan daerah, nanas bukan hanya soal buah segar. Produk olahan nanas mampu menciptakan lapangan kerja baru di desa, mendorong tumbuhnya industri rumahan, bahkan menarik wisata agro. Proyek bibit nanas yang dikelola secara serius dapat menjadi pintu masuk transformasi ekonomi desa. Sayangnya, selama orientasi proyek lebih banyak berkutat pada penyerapan anggaran, peluang besar ini terus terlewat.
Refleksi: Mengubah Pola, Bukan Sekadar Proyek
Kisah audit BPK yang membongkar borok proyek bibit nanas di Sulsel memberi pelajaran berharga. Bukan hanya tentang bagaimana anggaran bisa bocor, tetapi juga tentang bagaimana mimpi petani sering dikorbankan oleh mentalitas proyek jangka pendek. Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin menjadikan agrikultur sebagai tulang punggung ekonomi, pola pikir program pun perlu berubah radikal. Bantuan bibit nanas seharusnya bukan tujuan akhir, melainkan langkah pertama menuju ekosistem pertanian yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Di titik ini, tanggung jawab tidak berhenti pada birokrat ataupun auditor; publik, akademisi, hingga komunitas petani perlu aktif mengawal setiap tahap. Hanya dengan keterlibatan luas, proyek bibit nanas dan berbagai program sejenis dapat benar-benar menjadi berkah, bukan sekadar berita skandal anggaran.
